Hi, KIRKA – Bupati Tebo, Agus Rubiyanto,
melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta,
Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis dalam
rangka memperkuat pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kapasitas
fiskal Pemerintah Kabupaten Tebo.
Dalam kesempatan itu, Bupati Tebo Agus Rubiyanto
menyampaikan berbagai hal terkait kondisi keuangan daerah, termasuk upaya
optimalisasi pendapatan daerah serta penguatan tata kelola anggaran agar lebih
efektif, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, penguatan tata kelola keuangan daerah menjadi
hal penting guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Tebo. Selain
itu, diskusi juga menyoroti berbagai peluang dukungan kebijakan dari pemerintah
pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam pembinaan pengelolaan
keuangan daerah serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola
sumber-sumber pendapatan.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat
sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan daerah dapat berjalan optimal
dan berkelanjutan. Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang baik
dengan pemerintah pusat, Kabupaten Tebo dapat terus meningkatkan kemandirian
fiskal serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah guna mendukung berbagai
program pembangunan,” ujar Agus Rubiyanto.
Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kemendagri juga memberikan sejumlah arahan dan masukan terkait strategi
pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya peningkatan kualitas perencanaan
anggaran, penguatan sistem pengawasan, serta optimalisasi potensi pendapatan
asli daerah (PAD).
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi
antara Pemerintah Kabupaten Tebo dengan pemerintah pusat dalam upaya mendorong
pembangunan daerah yang lebih maju, transparan, dan berkelanjutan demi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Koordinasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat
pengelolaan keuangan daerah dan memastikan program pembangunan daerah dapat
berjalan secara efektif,” ungkap sumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah Kemendagri.