Hi, KIRKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh kepala daerah, Senin (16/03/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, bersama Wakil Ketua I Ihsanudin dan Wakil Ketua II Sahendra.
Dalam forum tersebut, Bupati Tebo Agus Rubiyanto didampingi Wakil Bupati Nazar Efendi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025.
Pada kesempatan itu, Bupati Tebo juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, seluruh pemangku kepentingan, serta jajaran ASN yang telah berkontribusi dalam menjalankan berbagai program pembangunan di Kabupaten Tebo.
Secara umum, LKPJ yang menyampaikan memuat pelaksanaan program di berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan anggaran daerah, hingga program-program strategi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain memaparkan pencapaian pembangunan, laporan tersebut juga menguraikan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah selama pelaksanaan program, sehingga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan.
Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, dalam berbagai hal menegaskan bahwa pengadaan LKPJ merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan setiap kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat.
“LKPJ ini adalah bentuk akuntabilitas kepala daerah yang mengatur pemerintahan selama satu tahun anggaran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan menyambut laporan tersebut melalui pembahasan oleh alat kelengkapan dewan guna memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
Menurutnya, proses pembahasan tersebut penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program pemerintah daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ke depan, DPRD Kabupaten Tebo akan menyusun sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar